Bagikan Sertifikat Tanah, Presiden Tak Ingin Konflik Agraria Terus Ada

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penyerahan sertifikat digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

Presiden mengatakan, penyerahan sertifikat itu dilakukan bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2021. Ratusan ribu sertifikat itu akan didistribusikan ke 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota.

Dari jumlah sertifikat yang dibagikan itu, sebanyak 5.512 di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi yang jadi fokus pemerintah.

Presiden mengatakan, pemerintah sangat komitmen dalam menyelesaikan konflik agraria yang ada di Indonesia. Konflik tersebut harus diakhiri untuk mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat.

"Serta memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat," kata Presiden mengutip siaran pers Biro Setpres, Rabu.

Dalam rangka mengakhiri konflik agraria, Presiden telah menginstruksikan POlri untuk terus memperjuangkan hak rakyat. Polri, kata Presiden, harus tegas dan transparan dalam menegakkan hukum.

"Jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-backingi mafia tanah tersebut," tegasnya.

Presiden mengamini jika konflik agraria merupakan tantangan yang berat. Namun demikian, pemerintah akan terus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan kasus yang ada.

Salah satu upaya yang dilakukan Presiden adalah dengan mengundang organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi menemukan solusi atas setiap permasalahan.

"Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agraria," tandasnya. (WIL)