Artikel

Begini Isi Tiga Arahan Presiden Jokowi untuk BPKP dan APIP

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan tiga poin penting sebagai arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugasnya.

Ketiga poin tersebut untuk memastikan program pembangunan pemerintah tetap akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021.

"Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi, lebih dari, itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5).

Pertama, BPKP dan APIP diminta melakukan serta meningkatkan pengawalan percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah masih relatif rendah. Dilaporkan, angkanya berada di 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga baru mencapai angka 24,6 persen.

"Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu, mengawal agar kementerian/lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," kata Presiden.

Kedua, untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP perencanaan program harus sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Perencanaan program juga harus adaptif dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Dijelaskan Presiden Jokowi, saat turun ke lapangan ia sering menemui pembangunan infrastruktur yang tidak disertai perencanaan matang untuk pengembangan wilayah sekitar. Contoh, tidak ada fasilitas irigasi sawah di area pertanian yang ada di sekitar wilayah bendungan.

"Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat manfaat dari program itu. Saya perintahkan dan instruksikan agar BPKP serta APIP kementerian dan lembaga daerah untuk mengawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan. Terus diikuti hal-hal seperti ini. Tidak sekadar mengulang-ulang terus. Kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak pas, tidak adaptif, terhadap situasi hari ini," tuturnya.

Ketiga, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memerhatikan peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.

"Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya ke mana-mana. Contoh, data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki," imbuhnya.

Presiden Jokowi juga mengingatkan para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP bisa bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.

Sebaliknya, Kepala Negara juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus bertindak dan mengawasi sebelum terjadi sebuah kesalahan sehingga kerja sama antara pemerintah dan pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah.

"Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances. Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi," tegas Presiden Jokowi. (ACD)