Artikel

BUMN Pelindo Digabung, Indonesia Siap Bersaing dengan Negara Lain

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo secara resmi menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV menjadi satu yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Rabu (14/9).

Penggabungan BUMN Pelindo itu dilakukan Presiden saat kunjungan kerja di Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Presiden pun menyampaikan sejumlah harapan dari penggabungan ini.

"Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita kan jadi lebih baik," kata Presiden mengutip siaran pers Biro Setpres, Rabu.

Presiden menyebutkan, saat ini biaya logistik di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Disebutkan, biaya logistik Indonesia masih di angka 23 persen, sedangkan negara tetangga sekitar 12 persen.

Fakta tersebut menandakan biaya di Indonesia belum efisien. Maka dari itu, kata Presiden, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur agar bisa memangkas biaya logistik sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Ke depan, Presiden meminta adanya mitra yang memiliki jaringan luas dengan harapan agar konektivitas BUMN ini semakin baik. Dengan konektivitas itu, diharapkan produk dan barang Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global.

Penggabungan BUMN Pelindo sendiri sudah ditandatangani Presiden pada 1 Oktober 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Presiden optimis, penggabungan ini akan membuat Indonesia menjadi kekuatan besar, yaitu masuk dalam 8 besar dunia.

Selain meresmikan penggabungan BUMN Pelindo, Presiden Jokowi juga tampak meninjau proses aktivitas bongkar muatan kapal dengan menggunakan golf cart di Terminal Multipurpose Wae Kelambu tersebut.

Tampak mendampingi Presiden, yaitu Ibu Negara Iriana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono. (WIL)