Artikel

Diingatkan Presiden, Pejabat Harus Berkomunikasi dengan Baik

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Komunikasi publik para pejabat harus diperbaiki seiring berjalannya waktu. Pejabat harus menampilkan sosok humanis saat melayani masyarakat sehingga tidak membuat masyarakat frustasi.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam salah satu kesempatan pada bulan Juli 2021 lalu. Pernyataan Presiden tersebut berkenaan dengan pelaksanaan PPKM Darurat dan penegakan disiplin protokol kesehatan saat lonjakan kasus Covid-19 terjadi saat itu.

Menurut Presiden, masyarakat sudah khawatir dengan adanya lonjakan kasus Covid-19 saat itu. Terlebih Covid-19 tidak hanya menimbulkan masalah pada kesehatan saja, tapi juga menyentuh sektor ekonomi dan finansial masyarakat.

"Jangan sampai di antara kita tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam komunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah policy," kata Presiden yang dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/10).

Setiap kebijakan dan penegakan disiplin harus dilakukan secara humanis. Presiden secara khusus meminta kepada Polri dan Menteri Dalam Negeri yang membawahi Satpol PP agar mengingatkan bawahannya untuk tidak keras dan kasar saat mendisiplinkan protokol kesehatan masyarakat.

"Lakukanlah dengan tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malahan pesannya," lanjut kepala negara.

Etika Komunikasi Pejabat Publik

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Nurudin menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipelajari seorang pejabat publik dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Hal pertama, kata dia, adalah perlunya kehati-hatian dalam mengeluarkan pernyataan. Pasalnya, status sebagai pejabat publik membuat seseorang akan selalu disorot dan menjadi sasaran kritik.

"Pernyataan yang benar saja bisa diplintir, apalagi pernyataan yang belum dipahami makna sebenarnya," kata Nurudin dikutip dari Kolom Detikcom, Rabu (14/10).

Hal penting kedua adalah diperlukannya tim ahli untuk memberikan informasi valid kepada para pejabat publik. Tim ahli ini penting agar setiap pernyataan yang keluar dari mulut pejabat publik sudah dipertimbangkan betul dampaknya.

Selain itu, imbuh Nurudin, pejabat publik juga perlu memiliki tim yang bisa mem-back up setiap kegiatan yang bisa memberikan klarifikasi terhadap perdebatan yang mungkin muncul imbas dari pernyataan si pejabat.

Masih kata Nurudin, isi pesan yang bagus bukan akhir dari kunci komunikasi. Seorang pejabat publik juga perlu mempertimbangkan metode penyampaian agar pesan suatu komunikasi bisa sampai kepada penerimanya dalam hal ini masyarakat.

"Bisa jadi isi pesan itu benar dan penting, tetapi cara penyampaian yang salah tentu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Niat menyampaikan pesan untuk mengubah masyarakat bagus, tetapi jika disampaikan dengan marah-marah dengan mempermalukan pihak lain tentu bukan komunikasi mengena," pungkasnya. (WIL)


5 komentar untuk “Diingatkan Presiden, Pejabat Harus Berkomunikasi dengan Baik”

oleh Fika amara  1 minggu yang lalu

"Mantap pak jokowi"

oleh Nilam cisy  1 minggu yang lalu

"Ikuti aturan aja lah, pak presiden juga udah kasih arahan"

oleh Muhamad deden  1 minggu yang lalu

"Kalau pesan yg disampaikan tpi dengan cara yg kasar ya salah, semoga bisa diterapkan kepada petugas yg patroli ya"


Berikan Komentar: