Artikel

Dua Tahun Menjabat, Presiden Jokowi Terus Komitmen Berantas Korupsi

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id – Dilantik pada Oktober 2019, kini sudah dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjalan. Komitmen keduanya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia pun terus dipertahankan.

Hal ini tak lepas dari janji kepemimpinan keduanya dimana para pemimpin bangsa ini menyuarakan semangat antikorupsi.

Di antara sejumlah pemberantasan korupsi di Indonesia, sebut saja salah satu yang banyak disorot adalah terkait diberhentikannya 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dalam hal ini, Presiden menyatakan polemik tersebut sudah ada penanggungjawabnya. Bahkan kasusnya pun sudah ditangani Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka. Saya kan enggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK. Jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Presiden.

Sejumlah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kelas kakap pun terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi seperti OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang pada Rabu (25/11/2020) lalu.

KPK menyebut adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait izin tambah, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Alhasil, ada 17 orang yang diamankan KPK dalam total rangkaian OTT yang berlangsung di sejumlah tempat seperti Jakarta, Depok, dan Bekasi. 7 dari 17 orang yang diamankan ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Edhy Prabowo dan staf khususnya.

Kasus lain yakni yang terjadi di tubuh Kementerian Sosial. Imbasnya, penetapan tersangka Menteri Sosial Julari P Batubara. KPK menduga Juliari menerima uang suap total sekitar sekitar Rp 17 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi.

Angka ini diduga didapat terkait suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Sekitar Rp 8,2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama dan Rp 8,8 miliar pada periode kedua.

Terkait kasus yang menjerat menterinya, Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak akan melakukan intervensi.

“Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kita menghormati karena Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Presiden kala itu.

Kasus-kasus lain seperti yang menjerat mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo. Keduanya menyandang status tersangka atas dugaan kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018.

Sejumlah kepala daerah pun harus berurusan dengan hukum karena dugaan kasus korupsi yang dilakukannya. Seperti yang baru-baru ini terjadi adalah Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin yang terjaring OTT terkait kasus pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.

Lalu ada juga Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat hingga Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah.

“Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, professional,” kata Presiden dalamketerangan persnya yang di Youtube resmi Sekretariat Presiden. (DIN)


0 komentar untuk “Dua Tahun Menjabat, Presiden Jokowi Terus Komitmen Berantas Korupsi”
Berikan Komentar: