Artikel

Indonesia Berpotensi Jadi Raksasa Digital, Harus Dikawal!

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Indonesia berpotensi menjadi raksasa digital setelah China dan India. Atas hal tersebut, jajaran pemerintah terkait diminta untuk menjaga dan mengawal potensi tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato kunci dalam acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara, Senin (11/10).

Presiden mengatakan, potensi tersebut dapat dilihat dari maraknya gelombang digitalisasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan dipercepat dengan adanya pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya adalah munculnya bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, hingga inovasi teknologi finansial lainnya.

Dengan demikian, kata Presiden, perkembangan yang sangat cepat itu harus dijaga dan dikawal. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan fasilitas agar perkembangan itu tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat.

"Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030," ujar Presiden mengutip siaran pers Biro Setpres, Senin.

Presiden berpesan, momentum perkembangan itu harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Namun demikian, pemerintah juga harus menyiapkan mitigasi risiko kemungkinan munculnya permasalahan hukum dan sosial yang merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses dan memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan.

OJK dan pelaku usaha, imbuh Presiden, harus memastikan adanya ekosistem keuangan yang inklusif. Di samping juga dengan percepatan literasi keuangan dan digital. Tujuannya agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional," imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (WIL)