Artikel

Indonesia Komitmen Majukan Demokrasi Melalui Summit for Democracy 2021

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global.

Menurut Presiden Joko Widodo, salah satu bentuk komitmen itu adalah penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) yang ke-14 pada Kamis, 9 Desember 2021 kemarin.

"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," ujar Presiden mengutip siaran pers Biro Setpres, Jumat (10/12).

BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik terbaik bagaimana memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi.

Presiden meyakini demokrasi sebagai nilai yang universal. Meski demikian, aspirasi, nilai dan kekhususan masyarakat tetap harus dipelihara.

"Ini adalah homegrown democracy. BDF juga melibatkan pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil yang merupakan pilar penting demokrasi," imbuhnya.

Selain melalui BDF, Indonesia juga terus mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dan secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.

Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan reviu. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," lanjutnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard. (WIL)