Artikel

Kadin Diminta Turut Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diminta untuk turut serta menyukseskan presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 mendatang. Puncak KTT G20 nantinya akan dilaksanakan di Bali tahun depan.

Saat membuka Rapimnas Kadin 2021 di Bali pada Jumat (3/12) kemarin, Presiden Joko Widodo meminta dukungan Kadin untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya yang akan menjadi fokus Indonesia pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021.

“Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi,” kata Presiden mengutip laman Setkab, Sabtu (4/12).

Presiden menilai, saat ini ekonomi global mulai mengarah pada greeb economy atau ekonomi hijau. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menyesuaikan diri, sehingga ketika ekonomi hijau benar-benar berjalan maka Indonesia sudah siap.

“Secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20,” tegas Presiden.

Sementara terkait transisi energi, Presiden menambahkan, Indonesia juga memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi hijau. Misalnya potensi hidro dari 4.400 sungai yang dimiliki negara Indonesia.

Presiden memberikan contoh, Sungai Mamberamo di Papua yang memiliki potensi menghasilkan listrik 24 ribu megawatt dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11 sampai 13 ribu megawatt.

“Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta Kadin bisa mendetailkan terkait reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi.

Presiden juga ingin agar kebutuhan dan keinginan pelaku ekonomi di lapangan bisa sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. (WIL)