Artikel

Kawasan Industri Halal Bakal Tambah Banyak, Nih

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Pemerintah terus berupaya mewujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal serta pusat kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin adalah salah satu sosok yang gencar menyuarakan sistem perekonomian dan keuangan yang berkaitan erat dengan syariat Islam.

Dalam acara peresmian Center for Sharia Finance and Digital Economy (Shafiec) di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Jumat (12/3), Ma'ruf mengatakan pengembangan halal value chain merupakan tantangan dalam mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah. Salah satu cara untuk mengembangkan halal value chain yakni dengan pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH).

Menurut Ma'ruf, KIH bisa menjadi faktor penarik atau pull factor dalam industri domestik sehingga lapangan kerja semakin terbuka luas dan mendorong perekonomian nasional. “Karena itulah pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH,” tuturnya.

Ma'ruf menambahkan, pengembangan KIH juga bertujuan agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat terlibat lebih banyak dalam kegiatan produksi rantai pasok industri halal global atau global halal value chain.

“Dengan pembentukan KIH, semua layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service,” ujarnya. Ma'ruf yakin, untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu ada pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi, mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen.

Ma'ruf melihat, contoh kawasan industri halal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian ada di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu SAFE N LOCK Halal Industrial Park (HIP). Kawasan industri halal lainnya adalah ModernCikande Industrial Estate di Serang, Banten.

Ada pula empat kawasan industri lain yang masih dalam proses persiapan untuk memiliki klaster halal, yakni kawasan industri Bintan Inti, kawasan industri Batamindo, kawasan industri Jakarta Pulogadung, dan kawasan industri Surya Borneo di Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung halal value chain, kata Ma'ruf, pemerintah telah menjalankan beberapa terobosan, antara lain menguatkan industri serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Terobosan lainnya adalah mendirikan Bank Syariah Indonesia serta membuka partisipasi masyarakat luas secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.