Kebijakan Perubahan Iklim Negara Maju dan Miskin Harus Disinkronisasikan

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo melihat pentingnya sinkronisasi kebijakan antara negara maju dan berkembang mengenai perubahan iklim.

Hal ini disampaikan Presiden ketika mengadakan pertemuan CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris, pada Senin (1/11).

“Kita semua, termasuk negara-negara maju, harus menunjukkan langkah lebih konkret dalam hal pengendalian iklim," kata Presiden.

Langkah konkret itu, kata Presiden, salah satunya dalam hal dukungan pendanaan untuk negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy.

Presiden mengharapkan bahwa pendanaan adaptasi sebesar USD 100 miliar dari negara maju harus segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden membeberkan langkah konkret yang dilakukan Indonesia dalam pengendalian iklim. Salah satunya adalah deforestasi Indonesia yang menjadi paling rendaah selama 20 tahun terakhir.

“Tingkat kebakaran hutan berkurang 82 persen. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon 3-4x lebih besar dibandingkan lahan gambut,” jelas Presiden.

Dengan capaian-capaian tersebut, Presiden percaya Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pada tahun 2030 di dalam Paris Agreement, yaitu pengurangan emisi sebesar 29 persen secara unconditional.

Terlebih, Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal.

Masih kata Presiden, isu yang dihadapi dunia adalah bagaimana dunia bisa segera mengatasi pandemi Covid-19 sehingga pemulihan ekonomi dunia bisa berjalan lebih cepat. Saat ini, imbuhnya, kondisi Covid-19 di Indonesia sudah sangat membaik.

Sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya, Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid. (WIL)