Mitigasi Bencana Jangan Jadi Sekadar Wacana

ArusBaik.id - Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan masuk dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam rentang waktu satu tahun dari Februari 2020 hingga Februari 2021, sedikitnya ada 3.253 bencana yang terjadi di Indonesia, baik berupa bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi.

Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya bahwa kunci utama mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi bencana.

"Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik dan detail. Karena itu, kebijakan nasional dan kebijakan daerah harus sensitif terhadap kerawanan bencana. Jangan ada bencana baru kita pontang-panting, ribut, atau bahkan saling menyalahkan. Seperti itu tidak boleh terjadi," tegas Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 di Istana Negara (3/3).

Pemerintah, tutur Jokowi, telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020. Namun, Presiden mengingatkan bahwa poin pentingnya tidak berhenti dengan memiliki rencana besar dalam jangka panjang saja.

"Rencana besar tersebut harus bisa diturunkan dalam berbagai kebijakan dan perencanaan kebencanaan, termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana, serta tentu saja dilanjutkan dengan audit dan pengendalian kebijakan dan tata ruang yang berjalan di lapangan, bukan di atas kertas saja. Ini yang juga sudah berulang-ulang saya sampaikan," tegasnya seperti dirilis dalam laman resmi Presiden RI.

Presiden meminta jajarannya tidak hanya sibuk membuat aturan, karena hal yang paling utama adalah pelaksanaan di lapangan. Dia meminta aspek pengendalian dan penegakan standar-standar di lapangan juga menjadi perhatian utama. Jokowi juga meminta kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus benar-benar terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang cepat juga menjadi sorotan Presiden. Ia menegaskan jangan sampai lebih dari satu tahun apa yang dijanjikan pada rakyat tidak terpenuhi. Jokowi juga menyinggung pentingnya sistem peringatan dini yang bisa berfungsi dengan baik.

"Kecepatan respons juga harus terus ditingkatkan. Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban. Penting sekali,” katanya memberi penekanan.