Pemerintah Bantu Rekonstruksi Rumah Warga Terdampak Gempa Malang

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah bakal membantu rekonstruksi rumah warga terdampak gempa Malang yang terjadi pada 10 April 2021 lalu.

Kepastian itu disampaikan Presiden saat meninjau salah satu lokasi terdampak gempa di Desa Majangtengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (29/4).

"Sore hari ini saya berada di Desa Majangtengah, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk meninjau gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu," ujar Presiden dalam keterangannya, Kamis.

Presiden mengatakan, terdapat 1.716 rumah di Kabupaten Malang mengalami kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan, akibat gempa tersebut.

Pemerintah, imbuhnya, akan memberikan bantuan bagi warga untuk merekonstruksi rumahnya yang rusak.

"Semuanya nanti akan dibantu dari pemerintah, yang (rusak) berat akan dibantu Rp 50 juta, yang (rusak) sedang dibantu Rp 25 (juta), dan yang (rusak) ringan dibantu Rp 10 juta. Kita harapkan nanti bisa segera dilaksanakan rekonstruksi," jelasnya.

Sementara itu, untuk fasilitas umum yang mengalami kerusakan, Presiden menyebut rekonstruksinya akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Presiden berharap, rekonstruksi bisa segera dilakukan sehingga kehidupan masyarakat bisa segera kembali normal.

"Saya kira kita ingin agar kehidupan bisa normal kembali. Kita harapkan, kita semuanya nanti ke sini, ke Kabupaten Malang, semuanya sudah segera dimulai dikerjakan dalam bulan-bulan Mei ini," tandasnya.

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 13.15 WIB dan langsung menyimak pemaparan panel. Presiden kemudian meninjau tenda trauma healing yang disiapkan bagi para warga terdampak.

Kepala Negara juga menyempatkan berinteraksi dengan sejumlah warga di hunian sementara yang didirikan warga di atas reruntuhan rumahnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan lokasi terdampak gempa antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (WIL)