Peringatan Pemerintah pada KKB: Hentikan Aksi Teror di Papua!

ArusBaik.id - Pemerintah kembali mengultimatum Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua agar menghentikan seluruh aksi teror tak berperikemanusiaan kepada warga Papua. Ultimatum ini menyusul adanya aksi teror yang dilakukan KKB dengan membakar perkampungan warga beberapa hari lalu.

"KKB harus segera menghentikan tindakan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan ini," kata Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com, Sabtu (18/9).

Selain mengultimatum KKB, Jaleswari juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak dan melakukan penegakkan hukum secara tegas dan tuntas terhadap semua aksi teror yang dilakukan KKB.

Penyerangan KKB

Pada Selasa, 14 September 2021 lalu KKB pimpinan Lamek Tablo melakukan aksi teror dengan merusak dan membakar fasilitas umum serta perkampungan warga di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua

Dalam peristiwa ini, aparat gabungan TNI-Polri turut diterjunkan. Baku tembak tak terelakkan dengan seorang personel TNI terluka.

Berdasarkan video yang beredar, KKB pimpinan Lamek Tablo ini tampak membakar fasilitas umum seperti Puskesmas dan kantor bank. Pembakaran tersebut turut memakan korban jiwa yaitu seorang tenaga kesehatan bernama Gabriella Meilani (22) gugur.

Selain Gabriella, tenaga kesehatan lain atas nama Gerald Sokoy (28) belum ditemukan. Jaleswari dalam keterangannya turut mengonfirmasi gugurnya Gabriella dan hilangnya Gerald ini.

"Kantor Staf Kepresidenan menyatakan duka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan seperti Ibu Gabriella Meilani, dan hilangnya Bapak Gerald Sokoy," kata Jaleswari.

"Mereka telah mendedikasikan hidupnya melayani warga masyarakat pedalaman di Papua," imbuhnya.

KKB Pelanggar HAM

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memang sudah sangat sering melakukan aksi teror yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal itu dikyatkan oleh tokoh pemerhati Papua, Profesor Imron Cotan yang mengutip hasil penelitian dari Universitas Gajah Mada (UGM).

Menurut Imron, dalam penelitian itu terungkap bahwa KKB sangat sering melakukan kekerasan di Papua. Sejak April 2021 saja, KKB telah melakukan pelanggaran HAM sebanyak 188 kali. Angka itu belum termasuk aksi teror dengan menembaki TNI, Polisi maupun warga sipil.

Masih kata Imron, Papua adalah daerah damai. Kedamaian itu harus terimplementasi pada diri sendiri, orang lain, maupun dengan alam sekitar. Sebaliknya, perang merupakan konsekuensi dari keinginan orang yang tidak terakomodir.

Dalam konteks Papua, Imron menilai tidak ada perang di sana seharusnya. Meski pun masyarakat Papua menyebut perselisihan senjata antar suku dengan kata perang, namun dalam konteks kenegaraan perang harus melibatkan dua negara.

"Misalnya RI dengan Malaysia, Indonesia dengan Belanda pernah terjadi. Di Papua bukan perang tapi, low intensity conflict (konflik intensitas rendah)," kata Imron melansir Republika, Sabtu.

Karena di Papua tidak ada perang, melainkan konflik intensitas rendah, maka Imron memandang masalah tersbeut bisa diselesaikan dengan tiga cara. Pertama militer, kedua negosiasi, dan ketiga kombinasi keduanya.

"Perlu ditegaskan, bahwa Papua itu bukan integrasi ke Indonesia. Tapi, Papua itu kembali ke ibu Pertiwi. Karena Belanda tidak bisa mempertahankan secara militer sebagai koloni. Di Belanda tidak ada dokumen yang menyatakan Papua pernah merdeka," terangnya.

Imron meyakini, Tuhan tidak akan merestui segara bentuk pemberontakan di Indonesia. Hal itu terbukti dengan berhasil ditumpasnya semua pemberontakan baik yang dilakukan atas dasar wilayah maupun ideologi dan keagamaan. (WIL)