Artikel

Pertamina dan PLN Didorong untuk Transisi ke Energi Hijau

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim. PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun untuk segera menyiapkan perencanaan transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau.

Dorongan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, pada Selasa, (16/11) lalu.

Presiden menegaskan, transisi energi tidak bisa lagi ditunda. Pihak terkait termasuk Pertamina dan PLN harus mulai menyiapkan langkah konkret untuk beralih ke energi hijau.

“Perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa, lima tahun yang akan datang akan apa,” kata Presiden mengutip siaran pers Biro Setpres, Senin (22/11).

Penyiapan transisi energi menuju energi hijau ini merupakan keharusan. Presiden meminta Pertamina dan PLN untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi.

“Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” lanjut Kepala Negara.

Lebih jauh Presiden menuturkan, suplai energi di Indonesia terbesar saat ini masih dari batu bara sebesar 67 persen, kemudian bahan bakar atau fuel 15 persen, dan gas 8 persen.

Dengan sumber daya tersebut, Presiden optimis jika Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut, maka akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang (currency) Indonesia.

“Kalau kita bisa mengalihkan itu ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” tuturnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (WIL)