Pesan Presiden, KKB di Papua Harus Ditangani secara Proporsional

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo berpesan agar tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat konferensi pers Festival HAM 2021, Rabu (28/4).

"Kemarin ada sidang kabinet paripurna, ya, Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM. Namun, persoalan KKB harus ditangani secara terukur, secara proporsional dengan pendekatan-pendekatan hukum," kata Moeldoko, dikutip dari Tirto.id, Kamis (29/4).

Dilanjutkan Moeldoko, aksi KKB di Papua sudah berubah. Belakangan, tindak kekerasan yang dilakukan KKB mulai menjurus ke tindakan terorisme, menimbulkan rasa tidak aman, serta takut.

"Sehingga ada usulan tidak lagi menggunakan kata 'KKB' tapi teroris. Saat ini, usulan tersebut masih jadi kajian bersama," kata Moeldoko, dikutip dari Suara.com.

Moeldoko mengatakan, pemerintah berkomitmen menindak KKB secara seimbang, antara ketegasan dengan penegakan HAM. Pemerintah akan mulai mengedepankan dialog dalam penyelesaian masalah Papua.

Moeldoko mengklaim sering berdialog dengan akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama untuk mencari solusi yang tepat atas konflik Papua dan tidak mengorbankan banyak pihak.

Permasalahan Papua belakangan ini kembali menjadi sorotan, terutama ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Brigjen TNI Putu IGP Danny NK gugur saat terjadi kontak senjata di Kampung Dambet, Beoga, Puncak, Papua, Minggu (25/4).

Kejadian tersebut direspons TNI dan Polri dengan memburu markas KKB di Olenski, Senin (26/4) dan Selasa (27/4), demikian dilaporkan Antara. Dikabarkan, lima orang anggota KKB dan seorang polisi meninggal dalam kejadian tersebut.

Namun kabar tersebut dibantah pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB/KKB) melalui keterangan juru bicaranya. Mereka mengatakan, tidak ada anggotanya yang meninggal dalam kejadian tersebut. (ACD)