Tanpa Acara Khusus, Presiden Habiskan Malam Pergantian Tahun di Istana Bogor
Presiden Joko Widodo dipastikan tidak menghadiri atau menyelenggarakan acara khusus untuk mengisi malam pergantian tahun.
Presiden JokowiArusBaik.id - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan polemik 97 ribu data Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif merupakan kasus lama yang sudah terselesaikan.
“Kasus ini mencuat tahun 2014 lalu dan sudah terselesaikan pada 2016,” kata Bima mengutip Republika, Selasa (25/5).
Bima menegaskan polemik ini sudah diselesaikan juga oleh masing-masing instansi. Sehingga, kasus ini sudah tidak menjadi persoalan lagi.
Meski begitu, Kepala BKN ini menolak memberikan pernyataan terkait penelusuran dan audit menyoal uang gaji tersebut.
Sebelumnya, Bima menyatakan data Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dua kali diperbaharui sejak Indonesia merdeka yakni di tahun 2002 dan 2014. Pada 2002 dilakukan secara manual dan 2014 secara elektronik. Ketertinggalan data ini memunculkan ribuan data ASN palsu ketika dilakukan pemutakhiran data.
Dalam penjelasannya, sebanyak 97 ribu ASN misterius terdata menerima gaji dan pensiun. Namun, tidak ada yang mengetahui siapa orang-orang tersebut.
Setelah dilakukan pemutakhiran data PNS di 2014 itu, Bima mengklaim data yang ada jadi lebih akurat.
“Walau masih banyak yang belum daftar waktu itu. Baru kemudian mereka ajukan diri untuk daftar ulang sebagai PNS,” jelasnya.
Untuk saat ini, BKN mencoba berinovasi dengan sistem baru dalam hal pemutakhiran data. Proses ini bisa dilakukan masing-masing PNS kapan saja lewat aplikasi MYSAPK tanpa menunggu instruksi khusus.
Lewat aplikasi ini, kata Bima, ASN dan PNS bisa memperbaiki segala macam data yang memang perlu diperbaharui secara berkala seperti data personal, riwayat jabatan, riwayat keluarga, hingga riwayat pindah instansi.
“Kami hanya kelola dan jaga kerahasiaan data tapi pemutakhiran data itu jadi milik dan kewajiban ASN itu sendiri,” ungkap Bima. (CHE)