Artikel

Presiden Jokowi Dorong G20 Jadi "Leader" dalam Mengatasi Perubahan Iklim

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id - Negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar dunia yang tergabung dalam Group 20 atau G20 harus bisa menjadi pionir dalam mengatasi salah satu permasalahan pelik dunia saat ini yaitu perubahan iklim.

Presiden Joko Widodo mengatakan, mengatasi perubahan iklim hanya bisa dilakukan dengan saling bekerja sama. Indonesia, kata dia, ingin G20 bisa menjadi contoh pihak lain di dunia dalam isu ini.

"Indonesia ingin G20 memimpin dunia dalam mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan dengan tindakan nyata," kata Presiden dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, Minggu (31/10).

Presiden menegaskan, G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Penanganan perubahan iklim, imbuhnya, harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Presiden menyebutkan penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan kesadaran Indonesia yang merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Status itu, kata Presiden, membuat Indonesia memainkan peran strategis dalam menangani perubaha iklim.

“Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” jelasnya.

Selain deforestasi, Presiden juga menyebut Indonesia menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat.

Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (WIL)