Rencana Impor Beras Dapat Reaksi Keras

Soal rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton mengundang reaksi keras dari berbagai pihak. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo kepada DPR kamis (18/3) lalu mengatakan tidak bisa menolak rencana impor beras di tahun 2021. Di hadapan DPR, Syahrul menegaskan, Kementerian Pertanian bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini, khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan, Muhammad Lutfi mengatakan bahwa dia tidak melihat perbedaan antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, atau Badan Urusan Logistik dalam soal impor beras tahun ini. Menurutnya, Jika ada yang harus disalahkan, ia rela memasang badan.

“Saya minta kalau salah, salahkan saja saya," ujar Muhammad Lutfi seperti dikutip dari akun Youtube Kementerian Perdagangan, Sabtu (20/3).

Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras ini adalah langkah antisipasi. Menurutnya, sudah menjadi tugasnya untuk mengantisipasi skenario terburuk. Lutfi menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan harga beras lokal. "Saya jamin tidak ada impor beras untuk menghancurkan harga beras rakyat. Pasti. Ini komitmen," ujarnya.

Menurut Lutfi, ada sejumlah pertimbangan jangka panjang yang harus diperhitungkan, meski dalam jangka waktu pendek ini produksi beras alam negeri terlihat surplus. ”Sudah tugas saya sebagai menteri untuk memikirkan yang tak terpikirkan, termasuk memikirkan yang terburuk sesuai tugas dan tanggung jawab saya," kata Lutfi mempertegas.