Artikel

Tegas, Presiden Ultimatum BUMN yang Tidak Bisa Bersaing

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id – Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menutup BUMN sakit atau tidak efektif dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dalam menjalankan bisnisnya.

Dengan tegas, orang nomor satu di Indonesia ini saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis lalu, berujar, para Dirut BUMN harus lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko.

Bahkan, Presiden menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang dalam kondisi menurun.

"Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMNnya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambahi Penyertaan Modal Negara (PMN). Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” tegas Presiden melansir kanal Youtube resmi Setpres, Jumat (15/10).

“Akhirnya itu yang mengurangi nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme, kalau itu tidak dijalankan,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara mendorong BUMN untuk berani bersaing di kancah internasional khususnya di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini.

"Kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya Pak, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN… kalau saya langsung tutup saja. Enggak ada diselamat-selamatin," kata Presiden.

Tak hanya itu, Presiden juga meminta para Dirut BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Misalnya, terkait perizinan untuk pembangkit listrik.

Saat ini, Presiden mengungkapkan ada 259 naskah perizinan yang harus disiapkan dengan nama berbeda, tetapi maksud di dalam surat tersebut sebenarnya sama.

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” ujarnya.

Pasalnya, menurut Presiden Jokowi jika proses birokrasi di Indonesia kompleks dan rumit maka akan berpengaruh terhadap investasi di tanah air.

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu ? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” sebutnya.

Untuk diketahui, terdapat tujuh perusahaan BUMN yang akan dibubarkan. Saat ini, seluruh perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi. Ketujuh perusahaan tersebut, yakni PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero).