Tenang, Pemerintah Jamin Aplikasi PeduliLindungi Aman Digunakan

ArusBaik.id – Sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial baru-baru ini. Warganet menduga data pribadi orang nomor satu di Indonesia ini bocor.

Benarkah demikian?

Faktanya, melansir dari laman resmi covid19.go.id, alasan ada pihak lain bisa mendapatkan informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi, yakni karena informasi nama, tanggal lahir, tanggal vaksin, jenis vaksin milik Joko Widodo tersedia secara umum di berbagai media.

Informasi NIK Presiden Jokowi juga tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai data calon presiden pada saat Pemilihan Presiden silam.

“PeduliLindungi aman. Tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak tepat terkait sistem PeduliLindungi,” demikian tulis dilaman tersebut yang dikutip Jumat (10/9).

Dalam pelaksanaannya, untuk memudahkan masyarakat sekaligus menjamin keamanan, fungsi periksa sertifikat vaksinasi Covid-19 di PeduliLindungi menggunakan 5 parameter, yaitu:

• Nama

• Nomor Identitas Kependudukan (NIK)

• Tanggal Lahir

• Tanggal vaksin, dan

• Jenis vaksin

Tanpa kelima informasi ini, sertifikat vaksin kita tidak dapat dicek pihak lain. Namun demikian, sebagai bentuk antisipasi agar tidak disalahgunakan pihak tak bertanggungjawab, masyarakat juga harus perhatian dengan tidak mengunggah data pribadi di media sosial.

Tak dapat dipungkiri, banyak terjadi kasus mayarakat mengunggah sendiri sertifikat vaksin usai menjalani vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua.

Oleh sebab itu, pemerintah meminta kepada para penerima vaksin Covid-19 yang sudah mendapat sertifikat bukti telah divaksin tidak mengunggahnya ke media sosial ataupun juga menyebarkannya

“Gunakan sertifikat tersebut sesuai dengan kebutuhannya karena tersebarnya data pribadi dapat membawa risiko bagi kita,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Terkait soal kebocoran data, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Anas Maruf mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan Tim Siber Mabes Polri tidak ditemukan adanya kebocoran pada data pengguna aplikasi Health Alert Card (eHAC). Selain itu, pihak kepolisian juga tidak menemukan upaya pengambilan data dari server eHAC.

"Kepolisian resmi menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus kebocoran data di aplikasi sistem eHAC," kata Anas Maruf dikutip Tempo.co, Kamis (9/9).

“Masyarakat tidak perlu khawatir, data pengguna eHAC tetap aman dan saat ini sudah terintegrasi dalam aplikasi PeduliLindungi,” katanya.

Anas pun mengimbau agar masyarakat yang menggunakan aplikasi PeduliLindungi, mengunduh aplikasi tersebut dari sumber resmi. Alasannya, platform aplikasi PeduliLindungi tersimpan di pusat data nasional dan sudah dilakukan oleh BSSN, yaitu IT Security Assessment.

Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Devie Rahmawati meminta masyarakat mengunduh aplikasi PeduliLindungi dari sumber resmi seperti App Store dan Google Playstore untuk menjamin keamanan.

"Jangan mengunduh dari link yang mengaku akses PeduliLindungi lewat Whatsapp Grup, yang ternyata link dari orang yang tak bertanggung jawab untuk mengambil data pribadi," ujar Devie dalam diskusi secara virtual, Rabu (8/9).

Sebagai informasi, hingga saat ini, aplikasi PeduliLindungi telah digunakan sebanyak 39.886.900 pengguna. Sekitar 22 juta diantaranya telah menggunakan aplikasi ini di sejumlah fasilitas publik yang tersebar di 4.637 titik lokasi di antaranya stasiun, gedung, lokasi perkantoran dan industri, hotel, mal, dan fasilitas olahraga. (DIN)

Simak penjelasan ringkasnya berikut ini: