Tiga Kiat Presiden Jadikan Hutan Sebagai Aksi Iklim Global

ArusBaik.id - Presiden Joko Widodo memandang hutan harus menjadi bagian dari aksi iklim global. Hal itu disampaikannya saat World Leaders Summit on Forest and Land Use, Selasa (2/11).

Untuk itu, Presiden menyampaikan setidaknya ada tiga kiat yang bisa dilakukan untuk menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global.

"Pertama, perhatian kita harus mencakup seluruh jenis ekosistem hutan, tidak hanya hutan tropis, tapi juga hutan iklim sedang dan boreal," kata Presiden mengutip siaran pers Biro Setpres.

Kebakaran hutan, misalnya, berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia juga menjadi kekhawatiran bersama.

Dalam hal ini, kata Presiden, Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilannya mengatasi karhutla dengan negara manapun.

Terkait pengelolaan hutan, imbuh Presiden, Indonesia juga telah mengubah paradigmanya, dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh.

Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih 20 persen total area mangrove dunia, terbesar di dunia.

"Indonesia juga akan mendirikan Pusat Mangrove Dunia di Indonesia," lanjutnya.

Kiat kedua, mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sertifikasi dan standar produksi harus disertai market incentives.

Sertifikasi, metodologi, dan standar tersebut, jelas Presiden, harus didasarkan pada parameter yang diakui secara multilateral, tidak dipaksakan secara unilateral dan berubah-ubah.

"Sertifikasi juga harus pertimbangkan semua aspek SDGs sehingga pengelolaan hutan sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat," tegasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurutnya, komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika.

Presiden menegaskan, memberi bantuan bukan berarti mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus country-driven, didasarkan pada kebutuhan riil negara berkembang pemilik hutan. (WIL)