Artikel

Tiga Usulan Presiden Terkait Pembangunan Berkelanjutan

 
 | ArusBaik

ArusBaik.id – Presiden Joko Widodo berpidato di KTT G20 pada sesi pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10).

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, dalam pidatonya, orang nomor satu di Indonesia ini mendorong agar negara-negara G20 melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Bukan tanpa alasan Presiden Jokowi mendorong agar negara-negara G20 melakukan langkah dalam mempercepat SSGs, melainkan untuk mencapai target SDGs yang harus makin diperjuangkan pascapandemi Covid-19. Pasalnya, akibat pandemi, kemiskinan ekstrem dunia kembali meningkat dari yang semula diharapkan 7,5 persen di tahun 2021, naik kembali ke 9,4 persen.

Selain itu, terganggunya rantai pasok global bukan hanya menggoyahkan kebutuhan industri, akan tetapi juga mengganggu stabilitas kebutuhan dasar, termasuk pangan, terutama di negara-negara berkembang.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi menyerukan agar target sembilan tahun lagi segera dapat dilakukan.

"Kita harus segera beraksi agar dunia tidak terancam jatuh ke dalam krisis berkepanjangan. Kita G20 harus melakukan sejumlah upaya bersama untuk memastikan SDGs tercapai sesuai target, 9 tahun lagi," kata Presiden.

Ada tiga upaya yang diusulkan untuk dilakukan, yakni:

1. Menggalang solidaritas untuk membantu negara dan masyarakat yang paling rentan

Menurut Presiden, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) senilai USD650 miliar menjadi langkah penting untuk memberi ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah untuk berkonsentrasi melawan pandemi.

2. Memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang.

Presiden mengungkapkan financing gap yang melebar dari USD2,5 triliun per tahun menjadi USD4,2 triliun per tahun, harus menjadi perhatian serius.

"Mobilisasi pembiayaan inovatif untuk menutup gap pendanaan SDGs, termasuk melalui blended finance harus segera dilakukan. Peningkatan investasi swasta yang berkelanjutan harus didorong untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara berkembang,” ungkapnya.

3. Meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan.

Presiden menuturkan kemampuan dan ketangguhan ini terutama dilakukan disektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

Berdasarkan catatan PBB, setidaknya 8 negara berada di tingkat risiko sangat tinggi dan 40 negara lainnya risiko tinggi bagi lost generation, terutama karena menurunnya kesempatan belajar dan lapangan pekerjaan.

Terkait hal ini, Presiden menuturkan, Indonesia telah mengembangkan kebijakan yang meningkatkan adaptasi sektor pendidikan dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang paling rentan dan kehilangan pekerjaan.

Akan tetapi menurutnya banyak negara lain yang menghadapi risiko tinggi. Oleh sebab itu, G20 harus bekerja sama membantu mereka memastikan tidak ada lost generation.

“Hanya dengan demikian, kita dapat pulih bersama menuju masa depan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun," tandas Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (DIN)