Cegah Vaksin Palsu di Indonesia, Setiap Vaksin Wajib Melalui Izin BPOM 

Geliat dan semangat Vaksinasi Nasional terus digaungkan dan berjalan secara bertahap di Tanah Air. Vaksinasi diyakini sebagai salah satu upaya paling efektif untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung.

Di tengah gencarnya upaya Vaksinasi Nasional, belakangan marak pemberitaan tentang sindikat vaksin palsu. Seperti yang dikabarkan belum lama ini, Interpol internasional membongkar jaringan sindikat vaksin palsu yang berada di China dan Afrika Selatan.

Kasus vaksin palsu di China terbongkar saat aparat berwenang melakukan penangkapan terhadap produsen dan penjual vaksin Covid-19 palsu yang memberi harga tinggi. Pelaku vaksinasi ilegal  ini ditangkap bersama 70 tersangka dalam 21 kasus vaksin palsu. 

Angka yang didapat dari proyek ilegal ini memang cukup menggiurkan. Satu kelompok tersangka vaksin palsu memperoleh keuntungan sekitar 18 juta RMB atau sekitar 2,8 juta USD. Keuntungan ini diperoleh dengan cara mengemas larutan garam atau air mineral dalam 58.000 dosis vaksin palsu. 

Dalam kasus lain, vaksin palsu dijual dengan harga tinggi, termasuk dalam skema vaksinasi darurat di rumah sakit atau bahkan diselundupkan ke luar negeri.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pemerintah Indonesia dengan tegas memastikan bahwa sindikat vaksin palsu belum ditemukan beredar di Tanah Air. 

Mengutip dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada 11 Maret 2021, Satgas Penanganan COVID-19 menyebut bahwa pemalsuan bisa dihindari karena seluruh pengadaan vaksin dilakukan melalui skema G to G atau Government to Government.

Sebagai langkah preventif untuk memastikan vaksin palsu tidak masuk Indonesia, setiap vaksin yang akan beredar di Indonesia harus mendapatkan Emergency Use of Authorization (EUA) atau Distribution License Number dari BPOM. Selanjutnya, vaksin juga harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Wiku Adisasmito, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, sindikat vaksin palsu di Tanah Air belum ditemukan. Namun, hal ini tak bisa diabaikan dan dianggap sepele.

Wiku menjelaskan seperti dikutip Youtube Sekretariat Presiden pada Rabu, 3 Maret 2021, bahwa pemalsuan vaksin merupakan tindak kriminal yang membahayakan masyarakat. Hal ini penting diketahui, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Wiku memastikan, saat ini vaksin palsu belum ditemukan di Indonesia lantaran pengadaan vaksin di Tanah Air masih dilakukan dengan skema antar-pemerintah.

Wiku juga menegaskan bahwa saat ini pasokan vaksin Covid-19 sangat terbatas sehingga tak mungkin dijual secara bebas.

“Pada intinya, vaksin Covid-19 masih sangat terbatas sehingga vaksin yang diperjualbelikan bebas sudah pasti bukan komoditas palsu,” ujar Wiku.

Wiku juga memastikan bahwa Pemerintah Indonesia akan terus memonitor isu pemalsuan vaksin. Kata Wiku, hal ini berlaku dalam pengadaan vaksin untuk program vaksinasi gotong royong mendatang. (IHP)