Upaya Pemerintah Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-libur Lebaran

ArusBaik.id - Pemerintah terus mencoba melakukan berbagai upaya untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca-libur Lebaran. Beberapa upaya yang dilakukan adalah random test swab antigen dan PCR terhadap pelaku perjalanan.

"Tentunya yang kita perlu lakukan ke depan adalah mencegah agar tidak terjadi lonjakan, terutama pasca-mudik. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah, antara lain tentunya adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan random test di beberapa titik menuju Jakarta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (15/5).

Pengecekan secara random di beberapa titik menuju Jakarta diharapkan bisa memonitor mobilitas masyarakat, lanjut Menteri Airlangga.

"Kemudian dengan langkah mandatory test, mulai tanggal 15 Mei 2021 diberlakukan PCR maupun swab antigen dan diberlakukan random test untuk Pulau Jawa di 21 titik menuju Jakarta. Ini diharapkan bisa memonitor mobilitas masyarakat untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus," jelasnya.

Pemerintah juga memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga menerapkan isolasi mandiri. Pemudik yang kedapatan positif Covid-19 wajib melakukan isolasi mandiri di daerahnya masing-masing.

"Kebijakan yang diambil dengan memperketat PPKM Mikro sehingga diharapkan mereka yang terdampak atau dites (hasilnya) positif, bisa dilakukan isolasi di daerah masing-masing," lanjutnya.

Dari segi transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Pertama adalah mewajibkan masyarakat menunjukkan surat bebas Covid-19 lewat test antigen.

"Kami tentu akan melakukan upaya screening dengan mewajibkan mereka yang telah masuk jalan tol mereka sudah memiliki rapid test antigen. Nah, kalau mereka belum, terpaksa kami melakukan random test di titik tertentu di rest area," kata Menteri Budi, seperti dikutip dari Detik.com.

Dari sisi lalu lintas, lanjut Menteri Budi, pihaknya akan melakukan contra-flow jika terjadi lonjakan pada saat arus balik mudik. Kementerian Perhubungan akan menggandeng Kementerian Kesehatan untuk melakukan random testing di berbagai kota.

"Kedua, kalau terjadi lonjakan yang over kita akan melakukan contra-flow dari segi lalu lintas. Dari segi kesehatan, bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan random testing di banyak kota, terutama di seluruh Jawa. Dan mandatory akan kita lakukan di Bakauheni dan Gilimanuk untuk memastikan proses itu berlangsung dengan baik," lanjutnya.

Menteri Budi mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya ini sudah dikoordinasikan dengan Sat Korlantas, baik dalam melakukan monitor lalu lintas hingga proses pengecekan bukti rapid test.

"Apa yang kita lakukan sudah dikoordinasikan dengan Sat Korlantas dan mereka akan melakukan manajemen lalu lintas maksimal. Tim Dishub, TNI, juga membantu baik upaya melakukan rapid test sebelum perjalan dan me-manage perjalanan itu sendiri," katanya.

Menunjang upaya-upaya tadi, Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo meminta Satgas daerah lebih berani dalam mengambil keputusan penertiban bila ada aktivitas di kawasan wisata yang membahayakan kesehatan masyarakat.

"Mohon Satgas daerah inisiatif jangan sampai aktivitas publik di tempat wisata sampai lebih dari 50 persen. Sekali lagi kami harapkan, seluruh Satgas Covid-19 daerah, terutama unsur Polda, harus berani mengambil keputusan, melakukan langkah-langkah penertiban. Bahkan, bila perlu, apabila membahayakan keselamatan masyarakat, lebih baik ditutup saja. Dan kita harapkan pengelola pariwisata bisa bekerja sama," katanya.

Ia juga meminta agar seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian jumlah kasus Covid-19 di Indonesia dapat terus ditekan.

"Kepedulian daerah untuk menaati semua peraturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat kita harapkan bisa terlaksana. Dan juga bantuan dan dukungan dari komponen masyarakat untuk saling mengingatkan tentang mematuhi protokol kesehatan," kata Doni.

Nah, selain dari sisi Pemerintah, masyarakat juga harus melakukan bagiannya dengan patuh serta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan supaya pandemi ini cepat usai. (ACD)